Darmin menjelaskan melalui subsidi energi tersebut, pagu subsidi BBM dan LPG mengalami kenaikan dari Rp32,3 triliun dalam APBN 2017 menjadi Rp51,1 triliun dalam RAPBNP 2017.
Kalangan dewan menilai kebijakan subsidi energi penting untuk dibenahi. Hal itu penting dilakukan sebagai salah satu instrumen pemerataan akses ekonomi dan pembangunan nasional.
Kelompok masyarakat miskin saat ini masih kesulitan untuk mengakses bantuan subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG.
Pemerintah bersiap melakukan perubahan pengalihan sistem penerimaan subsidi energi (Transformasi Energi) di tahun depan.
"Tentunya, penambahan ruang fiskal akan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mitigasi perubahan iklim"
Melonjaknya harga minyak dunia tersebut bisa memicu tekanan terhadap APBN dan anggaran negara, khususnya terkait subsidi energi dan nilai kompensasi produk penugasan (JBKP).
Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022.
Yang perlu dilakukan pemerintah sekarang adalah serius melaksanakan efisiensi pengelolaan energi nasional. Karena sekarang ini bukan kondisi normal, sehingga Pemerintah dan jajaran birokrasi dari pusat sampai daerah harus menyadari turbulensi ekonomi di tahun politik ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun depan pemerintah akan mulai menyiapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp 152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.